Hasil Conference of The Parties (COP) 15 Kopenhagen telah memperlihatkan kepada semua pihak termasuk pihak pemerintah dan politikus mengenai sulitnya melakukan upaya kolektif melestarikan pembangunan berkelanjutan dalam konstelasi berbagai kepentingan global. Terlebih lagi apabila dikaitkan dengan isu perubahan iklim. Padahal, saat ini sumberdaya ekologis sudah sangat terbatas dan telah mencapai krisis, seperti pangan, energi, dan air.

Demikian disampaikan oleh Presiden Global Footprint Network (GFN), Mathis Wackernagel, dalam acara Konperensi Telapak Ekologis “Footprint Forum 2010: Meet the Winners of the 21st Century”, di Il Palazzone, Colle di Val d’Elsa, Siena, Tuscany, Italia, Kamis (10/6).

Konferensi tersebut dihadiri oleh sekitar 250 peserta dari berbagai negara, termasuk Malaysia, Filipina, Jepang dan Indonesia. Terdiri dari akademisi, peneliti, praktisi, ahli, dan wakil pemerintah yang kompeten di bidang pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim. Kegiatan konferensi tersebut meliputi policy seminar, forum roundtables, academic conference, public footprint conference, dan rechnical training.

Perhitungan telapak ekologis (ecological footprint) global yang dilakukan oleh GFN menunjukkan secara umum telapak ekologis seluruh ruang wilayah dunia telah menuju kondisi ketidakmampuan sumberdaya alam dalam menyangga kehidupan manusianya. Tidak terelakkan kita masih melakukan pembangunan wilayah, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang berdasarkan mindset lama dan praktik-praktik business as usual (BAU). Dengan demikian, kelestarian kehidupan generasi mendatang akan semakin terancam.

Dalam pertemuan dengan Dirjen Penataan Ruang Kementerian PU, Imam S Ernawi, Mathis memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Indonesia yang telah lebih maju dalam mempelopori perhitungan sendiri telapak ekologis dibandingkan negara lain di Asia.

Imam Ernawi menjelaskan bahwa sudah seharusnya tiap negara mampu menghitung kinerja telapak ekologisnya masing-masing. Agar lebih siap dan memahami arah tindakan ke depan dalam pengembangan wilayah yang diperlukan. Dalam kesempatan tersebut Imam Ernawi memberikan kepada Mathis buku hasil perhitungan Telapak Ekologis Indonesia. Buku tersebut baru saja selesai disusun oleh Kementerian PU.

Buku tersebut diharapkan dapat menjadi masukan koreksi kepada GFN akan perhitungannya pada tahun 2008 tentang telapak ekologis di Indonesia. Diakuinya, dalam buku tersebut terdapat sedikit perbedaan hasil akhir perhitungan. Namun telah menunjukkan bahwa kondisi telapak ekologis Indonesia sedang menuju defisit, sebagai peringatan bagi Indonesia untuk melakukan tindakan segera dan inovatif dalam pengembangan wilayah, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, khususnya melalui basis penataan ruang secara sistemik.

Pengendalian telapak ekologis wilayah tingkat Asia saat ini belum terbentuk. Melihat concern yang paling maju dari Indonesia, dibandingkan negara-negara lainnya di Asia, Mathis menyarankan agar Indonesia dapat berperan aktif dalam mengembangkan kerjasama atau kolaborasi regional dalam mengendalikan telapak ekologis wilayah di tingkat Asia. Agar tidak tertinggal dari negara-negara lainnya seperti di Uni Eropa dan belahan Amerika.

Melihat respon dari beberapa peserta Asia, seperti dari Filipina dan Jepang, Imam yakin bahwa kolaborasi tersebut akan dapat segera terwujud. Namun yang lebih penting lagi bagi Indonesia adalah bagaimana upaya kolektif nasional segera dapat dilakukan, upaya yang terpadu lintas sektoral dan wilayah, khususnya untuk penanganan pengembangan wilayah di Jawa dan Bali, karena kondisi telapak ekologisnya sudah mencapai tingkat defisit (ise/pr1/ind).

Pusat Komunikasi Publik

140610