PENGUMUMAN
Disampaikan dengan hormat, bahwa sesuai pemberitahuan panitia penyelenggara diklat kepemimpinan tingkat III angkatan ke XXIII pada Balai Diklat PU Wilayah II Bandung tentang pendistribusian sertifikat diklat.
Sehubungan dengan hal tersebut penyelenggara meminta informasi apakah sertifikat tersebut akan di ambil sendiri ke balai diklat atau akan di distribusikan melalui POS oleh Pihak Balai Diklat, namun demikian tidak menutup kemungkinan ada yang akan mengambil sendiri sehingga pihak penyelenggara akan mempersiapkan untuk hal itu.
Untuk lebih jelasnya silahkan menghubungi Pihak Penyelenggara melalui Saluran Komunikasi yang ada Ibu Sri Martini Rahayoe ( Ibu, Ii ) namun bagi yang berada di sekitar wilayah Jawa Barat Banten dan DKI berharap dapat di ambil sendiri sambil tetap berkoordinasi dan bersilaturahmi ke Balai Diklat PU Wilayah II Bandung Jl. Jawa 8-10 Bandung.
Demikian untuk di ketahui, atas perhatian rekan-rekan di haturkan terima kasih
Seminar KKA Angkatan XXIII
Tidak terasa sudah pelaksanaan kegiatan diklat kepemimpinan tingkat III yang diselenggarakan oleh Balai Diklat PU Wilayah II Bandung, pada sore hari ini berakhir untuk seluruh rangkaian pembelajaran di dalam maupun di luar ruangan kelas, satu hal yang menjadi ciri khusus berakhirnya kegiatan ini adalah dengan di tandai oleh seminar KKA ( Kertas Kerja Angkatan ).Perjuangan panjang dari mulai di gelarnya Laporan OL di Kabupaten Bogor, Seminar KKP, KKK hingga Seminar KKA tidak membuat lelah TIM WORK yang senantiasa solid di angkatan XXIII dengan di ketuai oleh mang zezeps, Baru Panjaitan, Tosan Subyantoro dan Asmawati serta dibantu oleh tenaga2 pemikir dan tenaga2 pensuplai dana kegiatan juga tenaga penggembira..dg dikomandani Pakciek Syariffudin akhirnya rangkaian panjang itu dilalui dengan mulus tanpa hambatan yang berarti.
Pada sore hari ini tampak dalam gambar, I komang Sudana tengah mempresentasikan KKA dengan thema Reformasi Birokrasi yg lokus dan fokusnya di kabupaten Bogor dengan memilih judul yang lebih spesifik yaitu : “Belum Optimalnya Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan”.
Banyak kata dan pendapat yang mempertanyakan mengapa kok dalam rangka Reformasi Birokrasi ini lebih terfokus kepada unsur pengawasan..? padahal dalam buku yang diterbitkan oleh LAN RI menyebutkan hanya 3 unsur dalam reformasi tersebut yaitu terdiri dari SDM, Organisasi dan Tata Laksana tidak pernah menyinggung atau memuat unsur pengawasan dan jawabannya sebagai alasan kami menuliskan atau menambahkan unsur pengawasan adalah hasil pembuktian lapangan ketika OL di kabupaten Bogor beberapa minggu kebelakang dimana kami menemukan jawabannya.
Sebagai alasan menjawab pertanyaan tersebut di atas walaupun bukan merupakan hasil penelitian khusus dengan menggunakan sample yg cukup banyak, ternyata dalam rangka Reformasi Birokrasi itu , ketiga unsur reformasi seperti di ungkapkan di atas pada dasarnya sudah di laksanakan sejak jauh hari baik pada tataran pemerintah pusat,provinsi maupun kabupaten /kota, akan tetapi unsur pengawasan inilah yang seakan terlupakan..? maka dari itu kami mencoba menambahkannya unsur pengawasan untuk bekal kami di tempat tugas masing-masing bahwa reformasi birokrasi itu tidak hanya sdm, organisasi dan tatalaksana semata tapi masih di perlukan satu unsur lagi yaitu pengawasan.terlepas di tingkatan mana yg dapat berfungsi sebagai pengawasnya, karena dalam konteks Reformasi Birokrasi kita ini semua satker / skpd belum berani menunjukan peranan pengawasan yg benar-benar dirinya bersih dan mampu mengawasi yg lain, maka dari itu bersikaplah awas dan waspada.. dan mulailah awasi diri kita sendiri sebelum mengawasi orang lain atau kerangka organisasi yg lebih besar.
Pimpinan diklat kami mengatakan satu arahan yg membuat kami ini tergugah rasa hati, yaitu " Sapulah Organisasi anda dengan sapu yg bersih dan janganlah menyapunya dengan sapu yang sudah kotor, karena akan semakin kotor..?"
Silahkan renungkan saja oleh semua rekan-rekan pendapat tersebut tanpa perlu di komentari dan mengkomentari semuanya kembalikan kepada diri kita masing-masing. semoga dengan berakhirnya diklat kita ini senantiasa akan lebih maju dan sukses serta mencapai karier puncak di instansi masing-masing.
JAM PIMPINAN KAPUSDIKLAT
Pusat Pendidikan dan Latihan (PUSDIKLAT) Departemen Pekerjaan Umum dirintis sejak tahun 1951, dimulai dari terbentuknya Lembaga Pendidikan Pekerjaan Umum dan Tenaga, berdasarkan Keputusan Menteri PUT Nomor P.25/59/23 tanggal 17 Sepmtember 1951 dengan nama KURSUS KADER TEKNIK PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA (KUKAT-PUT) di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Hampir bersamaan dengan terbentuknya Lembaga Pendidikan tersebut, Pimpinan Departemen memandang perlu mendirikan Lembaga Pendidikan Tenaga Teknik Tinggi guna mengatasi kelangkaan akibat “exodus” teknisi warna Negara Belanda saat itu. Berdasarkan Keputusan Menteri PUT Nomor 118/34/13 tanggal 26 September 1952 dibentuk LEMBAGA AKADEMI PENDIDIKAN TEKNIK (LAPT) berkedudukan diBandung. LAPT selanjutnya berganti nama AKADEMI TEKNIK PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA LISTRIK (ATPUT), berdasarkan Keputusan Menteri PUT Nomor Pppt 1/7/14 tanggal 16 November 1957. Unit Pendidikan dan Latihan di Pusat (Jakarta), dibentuk INSTITUT PENDIDIKAN PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA LISTRIK (IPPUTL) berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/1967 dan disempurnakan dalam Peraturan Menteri PUTL Nomor 6/PRT/1968.
Seiring dengan dinamika pembangunan yang ada pada awal Orde Baru, peran pendidikan dan pelatihan sebagai sarana untuk meningkatkan sumber daya manusia, menjadi perhatian pimpinan Departemen PUTL. Hal ini terlihat, antara lain dengan dimasukkannya PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (PUSDIKLAT) didalam susunan organisasi dan tata kerja Departemen PUTL (Keputusan Menteri PUTL Nomor 145/KPTS/1975 tanggal 2 Juni 1975).
Berdasarkan Keputusan Menteri PU Nomor 211/KPTS/1984 PUSDIKLAT mengalami penyempurnaan bersamaan dengan pengaturan kembali susunan organisasi dan tata kerja didalam tubuh Depertemen Pekerjaan Umum.
Bersamaan tuntutan reformasi di segala bidang dan dengan adanya perubahan paradigma baru, Departemen Pekerjaan Umum menjadi Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah berdasarkan Keputusan Menteri Kimbangwil Nomor 03/KPTS/M/XII/1999 tanggal 10 November 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja diantaranya Pusdiklat Kimbangwil. Kemudian pada tanggal 27 Agustus 2001 menjadi PUSDIKLAT PEGAWAI Kimpraswil dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 01/KPTS/M/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah sampai dengan tahun 2005.
Seiring dengan terbentuknya Kabinet Indonesia Bersatu oleh Presiden RI dimana Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah kembali menjadi Departemen Pekerjaan Umum, maka dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005, Pusdiklat Pegawai Kimpraswil ditetapkan sebagai PUSDIKLAT DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM, sebagai unit kerja eselon-2 yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum dibawah koordinasi Sekretariat Jenderal.
TEORI DAN INDIKATOR PEMBANGUNAN
Penggunaan indicator dan variable pembangunan bisa berbeda untuk setiap Negara. Di Negara-negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar seperti listrik masuk desa, layanan kesehatan pedesaan, dan harga makanan pokok yang rendah. Sebaliknya, di Negara-negsara yang telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut, indicator pembangunan akan bergeser kepada factor-faktor sekunder dan tersier (Tikson, 2005).Sejumlah indicator ekonomi yang dapat digunakan oleh lembaga-lembaga internasional antara lain pendapatan perkapita (GNP atau PDB), struktur perekonomin, urbanisasi, dan jumlah tabungan. Disamping itu terdapat pula dua indicator lainnya yang menunjukkan kemajuan pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa atau daerah yaitu Indeks Kualitas Hidup (IKH atau PQLI) dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI). Berikut ini, akan disajikan ringkasan Deddy T. Tikson (2005) terhadap kelima indicator tersebut :
1. Pendapatan perkapita
Pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satu indikaor makro-ekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif makroekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tampaknya pendapatan per kapita telah menjadi indikator makroekonomi yang tidak bisa diabaikan, walaupun memiliki beberapa kelemahan. Sehingga pertumbuhan pendapatan nasional, selama ini, telah dijadikan tujuan pembangunan di negara-negara dunia ketiga. Seolah-olah ada asumsi bahwa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara otomatis ditunjukkan oleh adanya peningkatan pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi). Walaupun demikian, beberapa ahli menganggap penggunaan indikator ini mengabaikan pola distribusi pendapatan nasional. Indikator ini tidak mengukur distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan, termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi.
2. Struktur ekonomi
Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, konstribusi sektor manupaktur/industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus. Perkembangan sektor industri dan perbaikan tingkat upah akan meningkatkan permintaan atas barang-barang industri, yang akan diikuti oleh perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja. Di lain pihak , kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional akan semakin menurun.
3. Urbanisasi
Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama dengan nol. Sesuai dengan pengalaman industrialisasi di negara-negara eropa Barat dan Amerika Utara, proporsi penduduk di wilayah urban berbanding lurus dengn proporsi industrialisasi. Ini berarti bahwa kecepatan urbanisasi akan semakin tinggi sesuai dengan cepatnya proses industrialisasi. Di Negara-negara industri, sebagain besar penduduk tinggal di wilayah perkotaan, sedangkan di Negara-negara yang sedang berkembang proporsi terbesar tinggal di wilayah pedesaan. Berdasarkan fenomena ini, urbanisasi digunakan sebagai salah satu indicator pembangunan.
4. Angka Tabungan
Perkembangan sector manufaktur/industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan modal. Finansial capital merupakan factor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat, sebagaimana terjadi di Inggeris pada umumnya Eropa pada awal pertumbuhan kapitalisme yang disusul oleh revolusi industri. Dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi, modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan, baik swasta maupun pemerintah.
5. Indeks Kualitas Hidup
IKH atau Physical Qualty of life Index (PQLI) digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat indicator makroekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus, tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial. Indeks ini dihitung berdasarkan kepada (1) angka rata-rata harapan hidup pada umur satu tahun, (2) angka kematian bayi, dan (3) angka melek huruf. Dalam indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian b yi akan dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan, dan lingkungan keluarga yang langsung beasosiasi dengan kesejahteraan keluarga. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf, dapat menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan. Variabel ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat, karena tingginya status ekonomi keluarga akan mempengaruhi status pendidikan para anggotanya. Oleh para pembuatnya, indeks ini dianggap sebagai yang paling baik untuk mengukur kualitas manusia sebagai hasil dari pembangunan, disamping pendapatan per kapita sebagai ukuran kuantitas manusia.
6. Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index)
The United Nations Development Program (UNDP) telah membuat indicator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indicator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumberdaya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan m ngembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas.
Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai factor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia. Dalam hubungan ini, ada tiga komponen yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan, umur panjang dan sehat, perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik. Indeks ini dibuat dengagn mengkombinasikan tiga komponen, (1) rata-rata harapan hidup pada saat lahir, (2) rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMU, (3) pendapatan per kapita yang dihitung berdasarkan Purchasing Power Parity. Pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia yang dapat dirangkum dalam peningkatan knowledge, attitude dan skills, disamping derajat kesehatan seluruh anggota keluarga dan lingkungannya.
Kenangan Outbond
Rutinitas pekerjaan terkadang membuat kita lelah dan bosan, baik secara fisik ataupun mental. Jika sudah demikian hal itu sangat berbahaya bagi kualitas pekerjaan baik secara individu maupun secara tim atau organisasi. Untuk mencegah hal tersebut atau membangkitkan kembali gairah kerja anda yang menurun, kami menawarkan satu program yang dinamakan Environmental Refreshing Program sejenis dengan Outbond yang selama ini anda kenal.
Tidak seperti outbond pada umumnya, pada Environmental Refreshing ini materi-materi kegiatan seperti permainan diserahkan pilihanya kepada peserta. Hanya disesuaikan dengan tujuan yang ingin didapat dari game/kegiatan tersebut bagi tim/staf. Bersifat indoor dan outdoor, dan ditangani oleh mentor-mentor yang sudah berpengalaman secara teknis dan dalam proses refleksi di berbagai latar belakang pekerjaan. Lokasi masih sangat alami di pinggir sungai cibeusi komplek Pusdiklat PKP2A1 LAN - RI Jatinangor.
Program Outbond ini ditujukan terutama untuk organisasi-organisasi, perusahaan, komunitas, dan yang sifatnya kelompok. Program ini menawarkan berbagai bentuk permainan tim (team game) yang bervariasi dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ingin didapat oleh peserta. Ditangani oleh mentor-mentor yang sudah berpengalaman dan bisa dilakukan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa inggris (English). Waktu penyelenggaraan sangat fleksibel disesuaikan dengan keinginan peserta.
Dalam kesempatan ini outbond atau game outdoor ternyata di pakai oleh sekelompok peserta Diklatpim III angkatan ke 23 Dep.PU.. hasilnya... alhamdulilah dapat mempersatukan dan mempererat persaudaraan yg solid baik untuk kepentingan bersama menjalankan pendidikan maupun pasca pendidikan.
Hualllaahhhh.... capekkkk....nyo....? namun mengasyikan terlihat beberapa peserta dan tim pendamping sedang beristirahat dan menikmati suasana alam nan asri....
duhhhh buk yeti,.... lagi donk.. outbond nya... apalagi di games anune...???? mau lagiii dech....
Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tk. III
Pada tanggal 9 Februari 27 Maret 2010 Balai Diklat Wilayah II Bandung melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tk. III Diklat PIM Tk. III di Bandung. Kegiatan yang bersumber dana dari DIPA Tahun Anggaran 2010 ini diikuti oleh 34 orang peserta. 31 orang diantaranya berasal dari lingkungan Kementerian PU, 3 orang dari Pemerintah Kabupaten Bandung dan 1 orang dari PKP2AI LAN Bandung. Kegiatan Diklat PIM Tk. III ini dibuka secara resmi pada tanggal 9 Februari 2010 oleh Bapak Ir. Toto Hendroto Baswan, M.Si selaku Kepala Pusdiklat Kementerian PU.Acara Pembukaan Diklat PIM Tk. III dengan tema Peningkatan Profesionalisme Aparatur dalam rangka Mendukung Reformasi Birokrasi ini turut dihadiri oleh Kepala Pusat Kajian Diklat Aparatur I LAN Bandung, Kepala Pusdiklat Kementerian PU, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung juga Kepala Bagian Administrasi Pengembangan Pegawai dan Jabatan Fungsional Kementerian PU. Pada acara pembukaan ini, Bapak Drs. H. Gering Supriyadi, MM selaku Kepala Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN Bandung turut memberikan sambutan. Dalam sambutannya, Beliau menyoroti tentang profesionalisme dan reformasi birokrasi, sesuai dengan tema kegiatan. Beliau berharap tiap peserta diklat dapat memberi pelayanan secara profesional, memiliki kompetensi sesuai dengan tugastugasnya juga agar dapat mengelola resources di unitnya masingmasing secara profesional sehingga tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur yang berbuntut pada dilaksanakannya reformasi birokrasi dapat dilaksanakan secara maksimal....
Bandung Diklatwil II - 15/2/2010 11:10
Pembukaan Diklat
Diklat Kepemimpinan Tiga Departemen Pekerjaan Umum Angkatan ke 23 Tahun 2010 sebagaimana telah di buka dan di resmikan oleh menteri PU melalui Kapusdiklat PU Jakarta, dilaksanakan dengan mengambil tempat pada diklat PU Wilayah II Bandung, Jalan jawa 8-10 Bandung.
Dalam kesempatan itu Diklat Wilayah PU II Bandung telah menerima peserta diklat dari berbagai Balai PU di Indonesia dan Departemen PU serta peserta dari LAN-RI dan Pemda Kabupaten Bandung, sehingga jumlah peserta seluruhnya 34 orang.
Lamanya pelaksanaan diklat dilaksanakan selama 7 minggu yaitu sejak tanggal 9 Pebruari hingga 27 Maret Mendatang. Sementara kegiatan diklat di awali oleh dinamika kelompok dengan maksud dan tujuan menyamakan persepsi dalam suatu komunitas tingkatan diklat supaya tidak ada lagi ego sektoral maupun ego pribadi lainnya.
Sebagaimana di amanatkan oleh Pimpinan pada saat pembukaan diklat, diharapkan peserta diklat ini mampu menjadi pejabat yang handal dan profesional di bidangnya masing-masing sesuai dengan thema diklat yaitu : Profesionalisme dan Reformasi Birokrasi.
SELAMAT MENGIKUTI KEGIATAN..................
