PU Amankan Aset di Sulsel
Jumat, 09 April 2010
, Posted by DIKLATPIM TIGA DEP PU 23 at 19.21
JAKARTA--UPEKS-Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) berkewajiban untuk mengamankan, melaksanakan dan mengoptimalkan pemanfaatan asset-aset milik Kementerian Pekerjaan Umum (PU) khususnya di Sulawesi Selatan (Sulsel).
Terdapat tiga lokasi yang memerlukan pengamanan aset tanah dan bangunan, yakni Badoka, Panaikang, dan Macini.
Demikian diungkapkan Ketua Tim Optimalisasi Pemanfaatan Aset Kementerian PU yang juga Staf Ahli Menteri PU (Sampu) II, Ismanto dalam Kegiatan Koordinasi Pengamanan Aset Kementerian PU di Makassar.
Ismanto menambahkan, permasalahan mendasar dari pengelolaan aset tanah adalah pemanfaatannya oleh pihak yang tidak berhak dan terjadinya penyerobotan. Oleh karena itu, untuk seluruh aset tanah Kementerian PU yang sudah disertifikatkan sebaiknya segera dilakukan pemasangan patok, pagar dan papan nama untuk pengamanan. "Selain tanah, penertiban aset lainnya yang tengah dilakukan yaitu rumah-rumah Negara," tegasnya.
Kepala Pusat Pengelolaan Badan Milik Negara (BMN) Setjen Kementerian PU Eddy Putra mengatakan, untuk tanah dan bangunan di Badoka harus dilakukan penataan ulang kembali asetnya masing-masing Satminkal.
Sementara untuk optimalisasi pemanfaatan aset dilakukan dengan mencermati potensi dan prioritas pemanfatan aset tersebut.
Sekretaris Ditjen Penataan Ruang, Ruchyat Deni Dj mengungkapkan, di tahun 2009 Ditjen Penataan Ruang telah melakukan pengamanan aset berupa pemagaran dan pemasangan papan nama untuk tanah seluas 2000 m2 di Badoka. Selain itu juga dilakukan renovasi bangunan kantor eks. Pusat Informasi dan Dokumentasi dan P2R. Diharapkan bangunan kantor tersebut nantinya dapat menunjang kegiatan P2R Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
Di akhir kegiatan Ismanto berharap agar berbagai permasalahan dan temuan, baik saat pelaksanaan maupun kunjungan lapangan pada ketiga lokasi dapat segera ditindaklanjuti oleh masing-masing Satminkal. Tentunya dengan langkah-langkah yang konkrit dan terkoordinir.
Turut hadir dalam kegiatan ini, yaitu Sampu III, Dirjen Cipta Karya, Dirjen Penataan Ruang, perwakilan dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kantor Wilayah BPN Sulawesi Selatan.
Terdapat tiga lokasi yang memerlukan pengamanan aset tanah dan bangunan, yakni Badoka, Panaikang, dan Macini.
Demikian diungkapkan Ketua Tim Optimalisasi Pemanfaatan Aset Kementerian PU yang juga Staf Ahli Menteri PU (Sampu) II, Ismanto dalam Kegiatan Koordinasi Pengamanan Aset Kementerian PU di Makassar.
Ismanto menambahkan, permasalahan mendasar dari pengelolaan aset tanah adalah pemanfaatannya oleh pihak yang tidak berhak dan terjadinya penyerobotan. Oleh karena itu, untuk seluruh aset tanah Kementerian PU yang sudah disertifikatkan sebaiknya segera dilakukan pemasangan patok, pagar dan papan nama untuk pengamanan. "Selain tanah, penertiban aset lainnya yang tengah dilakukan yaitu rumah-rumah Negara," tegasnya.
Kepala Pusat Pengelolaan Badan Milik Negara (BMN) Setjen Kementerian PU Eddy Putra mengatakan, untuk tanah dan bangunan di Badoka harus dilakukan penataan ulang kembali asetnya masing-masing Satminkal.
Sementara untuk optimalisasi pemanfaatan aset dilakukan dengan mencermati potensi dan prioritas pemanfatan aset tersebut.
Sekretaris Ditjen Penataan Ruang, Ruchyat Deni Dj mengungkapkan, di tahun 2009 Ditjen Penataan Ruang telah melakukan pengamanan aset berupa pemagaran dan pemasangan papan nama untuk tanah seluas 2000 m2 di Badoka. Selain itu juga dilakukan renovasi bangunan kantor eks. Pusat Informasi dan Dokumentasi dan P2R. Diharapkan bangunan kantor tersebut nantinya dapat menunjang kegiatan P2R Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
Di akhir kegiatan Ismanto berharap agar berbagai permasalahan dan temuan, baik saat pelaksanaan maupun kunjungan lapangan pada ketiga lokasi dapat segera ditindaklanjuti oleh masing-masing Satminkal. Tentunya dengan langkah-langkah yang konkrit dan terkoordinir.
Turut hadir dalam kegiatan ini, yaitu Sampu III, Dirjen Cipta Karya, Dirjen Penataan Ruang, perwakilan dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kantor Wilayah BPN Sulawesi Selatan.
Currently have 0 komentar: