SEKJEN PU MENUTUP KONREG WILAYAH TIMUR

Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Wilayah Timur yang telah berlangsung selama 2 (dua) hari antara Pemerintah Pusat dan Pemda, ditutup oleh Sekretaris Jenderal Kementrian PU Agoes Widjanarko Rabu (7/3) di Manado. Konreg yang dihadiri 17 (tujuh belas) Pemerintah Propinsi di Wilayah Timur, telah menuntaskan suatu tahap proses sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi program dalam rangka meningkatkan sinergi antar bidang pembangunan, dan sinergi antara Pusat dan Daerah dan antar Daerah.

Dalam sambutannya Agoes mengatakan, yang paling penting dalam usulan program 2011 adalah memfokuskan pada 4 isue strategis di wilayah timur yakni upaya peningkatan kualitas lingkungan permukiman, penanggulangan kemiskinan, percepatan pembangunan infratruktur selain untuk mendukung pertumbuhan ekonomi juga untuk pemerataan pembangunan, mengantisipasi isu lingkungan yang difokuskan pada konservasi dan lingkungan hidup.

Lebih lanjut Agoes menjelaskan bahwa program tahun depan, diprioritaskan untuk mengamankan kondisi infrastruktur secara nasional, penanganan aset PU yang telah terbangun agar tetap berfungsi optimal, menuntaskan pekerjaan yang committed/tahun jamak serta penyelesaian pekerjaan lanjutan.

Sekjen PU berpesan kepada Bappeda dan Dinas PU di wilayah timur agar hasil dari Konreg ini dapat dikonsolidasikan dengan Pemda dan Pemkot, karena selain usulan APBN dari Kementrian PU, terdapat juga bantuan Pemerintah Pusat untuk provinsi melalui DAK. “Hasil Konreg ini sangat penting bagi pembahasan dalam musrenbang nantinya,”ujarnya.

Evaluasi Kapet

Menyinggung masalah KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu) dikatakan, dari 13 Kapet yang ada di Indonesia, 12 Kapet berada di Indonesia Timur. Karena itu pengembangan Kapet di Indonesia Timur menjadi sangat penting. “Kapet ini sudah lama ada program dan pengelolanya. Kapet merupakan trigger (pemicu-red) untuk masing-masing wilayah,”kata Agoes Widjanarko. Karenanya, pengembangan Kapet juga bergantung pada Pemerintah Daerah, bukan hanya Pemerintah Pusat saja,”ujarnya. Menurut Agoes Kapet yang telah ada itu harus dievaluasi, apakah sudah dapat menjadi trigger bagi daerah itu. “Kalau tidak, kita hentikan saja,”ujarnya. Jadi evaluasi Kapet harus ada tiap tahunnya.

Agoes mengatakan, rencana tata ruang sudah di-perda-kan maka Kapet menjadi perwujudan tata ruang. Karenanya, kapet harus punya rencana investasi untuk 3 tahun ke depan. “Kalau sudah jelas rencananya, maka dapat dihitung share antar Pusat dan Daerah,”ujarnya.

“Harapan saya Koreg 2011 ke depan ditugaskan penyusunan PJM di Kapet itu,”kata Agoes. Yang terpenting adalah Kapet perlu jelas atau tidak. (Lis)

Pusat Komunikasi Publik

080410